PORTALBERITALAMPUNG.COM, PESISIR BARAT (SMSI) – Persoalan terkait ketepatan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mencuat di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat menilai verifikasi penerima PKH tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan pemerintah desa, sehingga memunculkan dugaan manipulasi data.
Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi perubahan data KPM PKH yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Bangkunat. Rapat dipimpin oleh Sekcam Bangkunat, Redi Susanto, S.IP, bersama Kasi Kesra, Maria Susanti, yang hadir mewakili Camat Maulazi, S.HI., M.M.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula pendamping PKH, unsur penerima manfaat, serta Sekretaris Desa dan operator Pekon Kota Jawa yang ditunjuk oleh Peratin Hendra, S.Pd.
Ketua LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN), Mayasir, menyampaikan kritik keras terhadap proses pendataan PKH di kawasan tersebut. Ia menyebut terdapat sejumlah kejanggalan di lapangan yang terindikasi sebagai bentuk ketidaksesuaian prosedur pendamping PKH.
“Kami menduga ada upaya memainkan data penerima PKH. Seharusnya setiap langkah pendataan dilakukan melalui musyawarah desa dan diketahui pemerintah kecamatan. Namun yang terjadi justru tidak demikian,” ujar Mayasir.
Ia juga menilai bahwa ketidaktepatan sasaran penerima PKH menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program bantuan sosial.
Lebih lanjut, Mayasir menekankan agar pihak terkait membuka data secara transparan serta mengevaluasi kinerja pendamping PKH agar proses distribusi bantuan dapat berjalan adil dan sesuai mekanisme.
Rapat tersebut menghasilkan keputusan sementara untuk melakukan pengkajian ulang data penerima PKH dan memastikan adanya pelibatan penuh pemerintah pekon dalam proses verifikasi ke depan. (*)
