Portalberitalampung.com (SMSI) Lampung Selatan – Warga Dusun Satu, Desa Margo Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, tengah digemparkan oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh salah satu aparat dusun. Kegiatan yang disebut sebagai bagian dari tradisi sedekah bumi ini dinilai memberatkan dan dilakukan tanpa persetujuan masyarakat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap kepala keluarga (KK) di dusun tersebut diminta menyumbangkan 30 kilogram gabah atau uang tunai sebesar Rp180.000. Jika dikalikan dengan jumlah 700 KK, maka total pungutan yang terkumpul mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp126 juta.
Kepala Desa Margo Agung, Harno, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia mengaku baru mengetahui rencana pelaksanaan sedekah bumi tersebut dan akan melakukan musyawarah dengan warga.
“Iya benar, saya baru tahu semalam bahwa nanti akan ada sedekah bumi di bulan haji nanti. Rencananya akan dilakukan musyawarah kecil terlebih dahulu,” ujar Harno melalui pesan media sosial pada Sabtu (26/4/2025).
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh beberapa warga yang menyebut tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah apapun. Bahkan, menurut pengakuan salah satu warga, pengumuman soal pungutan telah beredar di grup RT.
“Sudah ada himbauan di grup RT bahwa pada hari Minggu, 4 Mei nanti, kami akan dimintai gabah atau uang tunai. Tidak ada diskusi sebelumnya, tiba-tiba langsung diminta,” jelas warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga lainnya pun menyatakan kekecewaannya, karena merasa dipaksa untuk menyumbang dengan dalih tradisi. Padahal, menurut mereka, tradisi seharusnya dijalankan dengan sukarela, bukan melalui kewajiban yang menyerupai pungutan liar.
“Ini bukan pertama kali. Setiap tahun seperti ini, kami diminta iuran untuk sedekah bumi tanpa musyawarah. Ini sama saja dengan pungli,” pungkas salah satu warga dengan nada kesal.
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat dusun. Warga berharap pemerintah desa bertindak tegas dan adil dalam menindaklanjuti keluhan mereka.(*)
