PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Wali Kota Eva Dwiana kembali menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bandar Lampung harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan melalui perencanaan yang matang serta kolaborasi lintas sektor. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan yang digelar di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Dalam forum tersebut, Eva menekankan bahwa persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial atau hanya mengandalkan satu pihak. Ia menilai, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
FGD ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, camat, lurah, hingga komunitas peduli lingkungan dan mahasiswa. Diskusi berlangsung dinamis dengan mengangkat sejumlah isu penting seperti penataan drainase kota, normalisasi sungai, perlindungan kawasan resapan air, hingga penguatan kebijakan tata ruang.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merumuskan roadmap penanganan banjir. Sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dinilai menjadi kunci dalam mengatasi persoalan yang selama ini kerap terjadi saat musim hujan.
Eva Dwiana mengungkapkan, kondisi geografis Bandar Lampung yang memiliki banyak aliran sungai menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir. Ia menyebutkan terdapat beberapa sungai utama dan puluhan anak sungai yang melintasi kawasan perkotaan, yang sebagian mengalami penyempitan akibat pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan.
Menurutnya, keberadaan bangunan di atas saluran air dan bantaran sungai menjadi salah satu penyebab utama terganggunya aliran air. Oleh karena itu, penataan kawasan tersebut menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara bertahap dan terukur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penertiban akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Pemerintah Kota Bandar Lampung, kata dia, tetap mengedepankan dialog dan solusi terbaik bagi masyarakat agar tidak menimbulkan konflik sosial di lapangan.
Selain itu, Eva juga menyoroti pentingnya peran Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam mendukung penanganan banjir, khususnya dalam pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat terus diperkuat agar program yang dijalankan bisa saling terintegrasi.
Dalam forum tersebut, juga dirumuskan komitmen bersama untuk mendukung implementasi roadmap berbasis data dan kajian ilmiah. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta mampu menjawab tantangan banjir secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Eva Dwiana mengapresiasi kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan gagasan dan solusi dalam forum tersebut. Ia berharap hasil diskusi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
“Penanganan banjir ini harus menjadi gerakan bersama. Kalau kita serius dan konsisten, saya yakin Bandar Lampung bisa terbebas dari banjir di masa mendatang,” ujarnya.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadirkan solusi yang komprehensif, demi menciptakan kota yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. (*)
