PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menggelontorkan pinjaman daerah sebesar Rp99,15 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan infrastruktur menuai perhatian.
Pendanaan tersebut difokuskan pada sejumlah proyek strategis, mulai dari peningkatan jalan, penataan drainase, hingga revitalisasi trotoar di berbagai ruas utama kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menegaskan bahwa pihak legislatif akan mengawal ketat penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Dana ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai menimbulkan beban tanpa hasil yang jelas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan dana pinjaman tersebut harus diimbangi dengan perencanaan matang, transparansi, serta pengawasan yang ketat agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan antara lain peningkatan Jalan Pangeran Sultan Agung Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi serta revitalisasi trotoar di Jalan Sultan Agung dan Jalan Jenderal Sudirman.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan perbaikan sejumlah ruas jalan lingkungan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Tak hanya infrastruktur jalan, pembenahan sistem drainase juga menjadi perhatian utama dalam upaya mengurangi risiko banjir yang masih sering terjadi di beberapa wilayah kota.
“Drainase harus menjadi fokus karena berkaitan langsung dengan penanganan banjir. Ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana melakukan transformasi pengelolaan sampah di TPA Bakung dengan meninggalkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan beralih ke sistem yang lebih ramah lingkungan.
Meski demikian, Agus mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan skema pinjaman harus memiliki perhitungan matang agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan.
“Kita mendukung pembangunan, tapi harus tetap terukur. Jangan sampai pinjaman ini menjadi beban bagi daerah jika tidak dikelola dengan baik,” tambahnya.
Dengan pengawasan yang ketat, DPRD berharap proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan. (*)
