PORTALBERITALMPUNG.COM, LAMPUNG (SMSI) – Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan strategi penyesuaian anggaran menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi perubahan tersebut. Pemprov segera melakukan analisis menyeluruh terhadap standar satuan harga, kebijakan belanja, dan struktur anggaran daerah agar dampak dari pemotongan TKD dapat diminimalisir.
“Pemprov Lampung telah memiliki dasar perencanaan yang kuat. Jadi ketika ada perubahan dana transfer dari pusat, kita bisa menyesuaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam belanja daerah,” kata Marindo.
Ia menjelaskan bahwa APBD 2026 sudah melalui proses pembahasan bersama DPRD dan kini dalam tahap evaluasi oleh Kemendagri. Dalam tahapan ini, setiap catatan atau rekomendasi dari pemerintah pusat akan dijadikan dasar untuk menyesuaikan belanja sesuai kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, Pemprov Lampung disebut terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Gubernur Lampung bahkan telah melakukan pembahasan langsung mengenai potensi ekonomi yang bisa digali di daerah, dengan harapan dukungan dana transfer dari pusat bisa tetap maksimal.
“Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki komitmen kuat untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Caranya dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru agar Lampung tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya menegaskan.
Berdasarkan data Pemprov, target pendapatan daerah 2026 mencapai Rp7,6 triliun. Dari angka tersebut, PAD ditetapkan sebesar Rp4 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor senilai Rp1,3 triliun.
Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun, terdiri dari DAU, DBH, DAK, serta Dana Insentif Daerah (DID). Adapun lain-lain pendapatan sah diproyeksikan berkisar antara Rp100 hingga Rp111 miliar.
Dengan struktur tersebut, Pemprov optimistis masih dapat menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah, meskipun terjadi penyesuaian akibat kebijakan pusat.
“Intinya, efisiensi dan prioritas tetap kita pegang. Belanja daerah akan diarahkan pada sektor-sektor produktif yang langsung memberi dampak ke masyarakat,” tutup Marindo. (*)
