Portalberitalampung.com, Bandar Lampung (SMSI) – Kesabaran Asroni Paslah tampaknya benar-benar berada di titik nadir. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung itu melontarkan kritik keras terhadap polemik operasional SMA Siger yang dinilainya kian dipenuhi drama emosional, namun miskin kepastian hukum.
Dalam sebuah agenda di SMP 31 Bandar Lampung, Asroni mengaku menyaksikan langsung sikap emosional dari unsur pemerintah kota yang duduk tepat di sampingnya. Namun baginya, ekspresi perasaan tidak bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan publik.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, keputusan negara harus berdiri di atas aturan, bukan air mata atau kemarahan.
“Tadi di samping saya ngomel-ngomel, ya saya senyum saja. Soal gaya menangis itu, saya tidak tahu air mata sungguhan atau tidak. Pola komunikasinya memang begitu, sudah biasa,” sindir Asroni saat diwawancarai, Selasa malam (26/1/2025).
Ia menilai energi pemerintah seharusnya tidak dihabiskan untuk membangun narasi emosional di ruang publik, melainkan difokuskan pada pembenahan legalitas yayasan SMA Siger yang hingga kini masih dinilai belum terang secara administratif.
“Dia kesal karena saya minta proses yang benar. Kalau mau dibantu, ya patuhi aturan. Jangan malah main perasaan di depan media,” ujarnya.
Nada kritik Asroni semakin meninggi ketika menyinggung rencana pengucuran anggaran hingga Rp5 miliar yang menurutnya bertabrakan dengan logika hukum. Ia mempertanyakan pemahaman pemerintah kota terkait sasaran penerima bantuan pendidikan.
“Ini paham aturan atau tidak? Anak ASN, TNI, dan Polri mau diberi beasiswa di SMA Siger. Itu jelas kategori mampu,” katanya tegas.
Tak hanya itu, Asroni juga menyuarakan kegelisahan banyak sekolah swasta lain di Bandar Lampung yang selama ini merasa dianaktirikan. Ia menilai pemerintah kota bersikap tidak adil karena hanya memusatkan perhatian pada satu sekolah yang status hukumnya masih menuai perdebatan.
“Banyak sekolah swasta yang sudah lama menampung anak-anak tidak mampu tapi dibiarkan mati suri. Ada SMA Swadipa, Bina Mulia, SMA Persada Kemiling, Taman Siswa, sampai Baprintis. Mereka ini nyata-nyata membantu masyarakat, kenapa tidak dipikirkan?” ujarnya.
Menurut Asroni, jika pemerintah benar-benar ingin bersikap adil, maka seluruh siswa tidak mampu di sekolah swasta harus didata dan dibantu secara merata, bukan hanya berfokus pada SMA Siger.
Ia juga mengingatkan pemerintah kota agar tidak lagi menggunakan pola adu domba dengan melempar narasi ke media seolah-olah DPRD menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Pola semacam itu, kata dia, pernah terjadi dalam kasus pemotongan insentif RT di masa lalu.
“Kalau tidak disetujui, nanti DPRD dibilang tidak mau mengesahkan. Polanya selalu begitu. Saya ingatkan, jangan ulangi. Saya tidak akan mengasistensi kebijakan yang melanggar aturan,” tegasnya.
Asroni pun meminta pihak yayasan menghentikan manuver opini dan segera menyelesaikan persoalan secara prosedural.
“Duduk bersama, tunjukkan asetnya, bereskan izinnya di provinsi. Jangan jago bicara tapi administrasinya nol,” katanya.
Ia menegaskan DPRD tidak akan bergeser dari sikapnya meski mendapat tekanan untuk meloloskan operasional sekolah yang dinilainya sarat cacat sejak awal.
“Jangan paksa kami menandatangani sesuatu yang cacat hukum. Kami turun ke masyarakat, kami tahu siapa yang benar-benar butuh bantuan. Jangan jadikan pendidikan sebagai alat memuaskan ambisi segelintir pihak,” tutup Asroni dengan nada keras.(Jef)
