Portalberitalampung.com , (SMSI) BANDAR LAMPUNG — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung mendapat sorotan tajam dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Chandrawansyah. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakmatangan demokrasi internal partai serta menghambat kinerja organisasi di tingkat daerah.
Menurut Chandrawansyah, Musda seharusnya menjadi forum strategis bagi kader untuk menentukan arah organisasi sekaligus memilih pemimpin baru. Namun, dalam praktiknya, proses tersebut justru berulang kali tertahan akibat kuatnya intervensi struktur kepemimpinan di atasnya.
“Dalam praktik sekarang, pemilihan ketua di tingkat daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—sudah tidak lagi murni demokratis. Arah dukungan biasanya dikondisikan oleh pimpinan di atas,” ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Ia menyebutkan, dinamika kader yang berminat maju dalam kontestasi kepemimpinan sebenarnya cukup tinggi. Namun, hal tersebut kerap berakhir dengan pola penunjukan langsung, sehingga ruang kompetisi menjadi tertutup.
Lebih lanjut, Chandrawansyah menilai penundaan Musda berdampak pada stagnasi organisasi di tubuh partai.“DPD II akhirnya hanya menunggu sinyal dari DPD I atau bahkan dari pusat. Kondisi ini membuat partai tidak memiliki komando yang tegas di daerah,” katanya.
Ia juga mengkritik minimnya transparansi dalam proses penentuan pengurus partai politik.“Hampir tidak ada partai yang benar-benar membuka proses pemilihan maupun kriteria penunjukan figur kepada publik. Konstituen tidak pernah mengetahui dasar penetapan tersebut,” jelasnya.
Chandrawansyah menegaskan, Musda memiliki peran penting dalam memperbarui energi organisasi serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan.
“Kader menunggu momentum ini. Regenerasi dapat membangkitkan gairah baru dan memperkuat struktur internal partai,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai publik berharap partai politik mampu menunjukkan praktik politik yang sehat dan demokratis.“Jika partai mampu menjalankan pemilihan yang terbuka, hal itu akan membangun kepercayaan masyarakat dan menjadi contoh politik yang baik,” katanya.
Untuk itu, Chandrawansyah mendorong pimpinan di tingkat provinsi maupun pusat agar tidak terlalu jauh mengintervensi dinamika di daerah.“Berikan kewenangan penuh kepada daerah untuk menentukan pemimpinnya. Pimpinan di atas cukup memastikan proses berjalan dengan baik tanpa memicu perpecahan,” pungkasnya.(*)
