PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang menjadi salah satu persoalan utama yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Wilayah Lampung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (26/10/2026) sore.
Dalam aksi bertajuk “Rapor Merah 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran” tersebut, mahasiswa meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan BBM yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Sekitar seratus mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Lampung mengikuti aksi yang dimulai dengan kedatangan massa secara berkonvoi pada pukul 16.22 WIB. Perguruan tinggi yang terlibat meliputi Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Politeknik Negeri Lampung, Universitas Tulang Bawang, Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada, STKIP, dan IIB Darmajaya.
Dalam penyampaian aspirasi, mahasiswa menyoroti kondisi pengemudi yang harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Situasi tersebut dinilai dapat menghambat pekerjaan, terutama bagi mereka yang mengandalkan kendaraan untuk mencari nafkah.
Perwakilan BEM FISIP Universitas Lampung menyebut antrean di SPBU menjadi gambaran persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Hari ini kita lihat bersama bagaimana di setiap pom bensin masyarakat mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Kita lihat para supir mengantre lebih dari 4 jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” tegasnya saat berorasi.
Mahasiswa menilai persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berpotensi memengaruhi distribusi barang dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan penyaluran BBM berjalan dengan baik agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.
Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan perwakilan BEM Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan kebijakan pengelolaan energi yang dinilai belum menjawab kesulitan warga di lapangan.
“Ini bukan lagi soal bensin, kawan-kawan. Ini soal kejujuran. Mereka enak-enakan di ruangan ber-AC, sedangkan kita ngantri panas-panasan di sana,” ujar orator BEM FH UBL.
Koordinator BEM-SI Wilayah Sumbagsel yang juga Presiden BEM Universitas Lampung, Aditiya Putra Bayu, turut mengkritik rangkap jabatan di lingkungan kabinet. Ia mempertanyakan pembagian tanggung jawab pejabat yang dinilai perlu dievaluasi di tengah persoalan energi.
“Menteri ESDM merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan Energi. Apakah itu yang dipertontonkan? Apakah itu solusi bagi rakyat?” kata Aditiya.
BEM-SI Lampung kemudian menyampaikan enam poin tuntutan. Selain meminta Bahlil segera mengatasi kelangkaan BBM, mahasiswa mendesak pencopotan menteri yang mereka nilai bermasalah, pengusutan dugaan suap pengurusan izin Hak Guna Usaha yang dikaitkan dengan Nusron Wahid, serta evaluasi menyeluruh terhadap struktur Kabinet Merah Putih.
Tuntutan lainnya mencakup koreksi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, dengan penekanan pada prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pembungkaman aktivis serta menjamin ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Persoalan anggaran pendidikan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa mempersoalkan pengalokasian dana untuk program MBG dalam anggaran fungsi pendidikan dan mengkhawatirkan dampaknya terhadap pembiayaan kebutuhan pendidikan. Mereka juga menyoroti biaya pendidikan yang dinilai membebani siswa dan mahasiswa serta kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Selain menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mahasiswa menggelar tabur bunga, menyalakan lilin, dan mengheningkan cipta di sekitar Tugu Adipura. Aksi simbolik itu menjadi bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan serta Kalimantan.
BEM-SI Lampung juga mengumumkan rencana penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Menurut mahasiswa, penanganan bencana perlu memperhatikan dampak kesehatan, termasuk meningkatnya risiko gangguan pernapasan akibat asap.
Aksi yang mendapat pengawalan personel Polresta Bandar Lampung itu berakhir sekitar pukul 17.36 WIB. Massa membubarkan diri secara tertib dan menyatakan akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat. (*)
