PORTALBERITALAMPUNG.COM, LAMPUNG (SMSI) – Meskipun antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung menegaskan bahwa stok BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar di wilayahnya berada dalam kondisi aman.
Kabid Energi Dinas ESDM Lampung, Sopian Atiek, mengungkapkan bahwa kuota penyaluran BBM subsidi untuk bulan Mei 2025 masih berada di bawah angka 90 persen. Penyaluran Bio Solar hingga akhir Mei tercatat sebanyak 315.110 kiloliter, atau sekitar 39,28 persen dari kuota tahunan yang mencapai 802.204 kiloliter. Sedangkan pada bulan Mei saja, penyaluran Bio Solar mencapai 66.234 kiloliter atau 94 persen dari kuota bulanan.
Untuk Pertalite, penyaluran hingga Mei sebesar 275.072 kiloliter, dan khusus bulan Mei mencapai 55.819 kiloliter atau 88,78 persen dari kuota tahunan sebanyak 784.883 kiloliter.
“Sisanya akan digunakan untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi saat libur sekolah dan akhir tahun,” ujar Sopian.
Ia membenarkan bahwa antrean kendaraan, terutama pengisi Bio Solar, masih ditemukan di beberapa SPBU. Menurutnya, hal itu terjadi karena sejumlah faktor teknis di lapangan, seperti keterlambatan distribusi dari Pertamina, serta adanya kendaraan besar yang memilih mengisi di SPBU tertentu dan menimbulkan antrean panjang.
“Biasanya kendaraan besar hanya mengisi di SPBU tertentu. Karena bodinya besar, terlihat seperti antre panjang keluar SPBU. Padahal stoknya masih tersedia,” terangnya.
Sopian juga menjelaskan bahwa SPBU yang berada di jalur-jalur sibuk seperti kawasan Bypass Soekarno-Hatta dan wilayah Teluk Betung mendapatkan kuota yang besar, dengan penyaluran harian antara 12 ribu hingga 24 ribu liter. Pengiriman dilakukan setiap hari, dan dalam sepekan bisa mencapai enam hingga tujuh kali pengiriman, tergantung pada kuota.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa Pertamina memprediksi penyaluran Bio Solar akan melebihi kuota tahunan hingga akhir 2025. Oleh karena itu, Dinas ESDM Lampung siap mengajukan permohonan penambahan kuota ke pusat, dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sektor industri yang turut meningkatkan permintaan BBM di daerah. (*)
