PORTALBERITALAMPUNG.COM, PESISIR BARAT (SMSI) – Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih kembali ditegaskan Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi KPK-Pemerintah Daerah di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia ini menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah. Turut mendampingi Bupati, Pj. Sekda Tedi Zadmiko serta Plt. Inspektur Henri Dunan.
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menekankan bahwa Pesibar menjadikan good governance sebagai fondasi pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan nilai utama yang terus dijaga dalam tata kelola pemerintahan.
“Hingga saat ini Pemkab Pesibar terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. Prinsip good governance bukan hanya slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan layanan publik,” ujar Dedi.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Pesibar yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan potensi lokal. “Kami ingin pembangunan di Pesibar tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berlandaskan integritas dan keberlanjutan,” tambahnya.
Ketua KPK RI Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan pentingnya integritas aparatur pemerintahan. Ia menekankan agar pejabat publik mengelola anggaran negara dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.
“Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik. Pejabat publik wajib menjaga integritas dan menjunjung nilai-nilai Pancasila,” ujar Johanis.
Dukungan KPK dan kolaborasi kepala daerah, termasuk Bupati Dedi Irawan, menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. (ADV)
