PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan bahwa program BPJS bagi RT, kepala lingkungan (kaling), dan Linmas telah selesai diproses dan siap untuk segera dibagikan.
Hal tersebut disampaikan usai penyerahan santunan secara simbolis di Bandar Lampung, Kamis (5/2/2026). Ia menyebutkan, seluruh kartu kepesertaan sudah tersedia dan tinggal didistribusikan kepada penerima.
Meski iuran sebesar Rp16.800 per bulan telah ditanggung oleh pemerintah, wali kota memberikan penekanan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat juga turut ditingkatkan.
“Jaminan keamanan kerja ini harus dibayar dengan kinerja yang lebih cekatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan adanya jaminan tersebut, aparatur di tingkat lingkungan diharapkan dapat bekerja lebih baik, cepat, dan responsif dalam melayani masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama BPJamsostek juga menyalurkan santunan dengan total nilai mencapai Rp622 juta kepada 13 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari petugas non-ASN, termasuk dari Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, yang mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
“Alhamdulillah, petugas kita mendapatkan haknya. Nominalnya bervariasi, ada yang menerima Rp161 juta karena kecelakaan kerja dan ada juga Rp42 juta untuk santunan kematian,” jelas Eva Dwiana.
Selain santunan uang tunai, program ini juga mencakup pemberian beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris. Tercatat, tiga anak menerima bantuan pendidikan dengan total nilai Rp23,5 juta guna memastikan keberlanjutan pendidikan mereka.
Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang Bandar Lampung, Sonny Alonsye, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan non-ASN.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk nyata pemenuhan hak normatif bagi para pelayan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kesejahteraan pekerja non-ASN semakin meningkat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput. (*)
