PORTALBERITALAMPUNG.COM, PESISIR BARAT – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pesisir Barat, Ananda Yosan Perdana, kembali menyoroti kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang dinilai belum berpihak pada sektor media.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk publikasi media melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional ratusan media yang ada di daerah tersebut.
“Dengan jumlah media yang cukup banyak, tentu diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar media bisa tetap menjalankan fungsi informatif dan kontrol sosial secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah media yang terdaftar dalam kerja sama publikasi di Pesisir Barat mencapai ratusan, mulai dari media online, cetak, hingga platform digital lainnya. Namun, besaran anggaran yang tersedia dinilai belum mampu menjangkau kebutuhan tersebut secara merata.
Di sisi lain, ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran pada pos lain, seperti perjalanan dinas serta belanja makan dan minum yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
“Perbandingan ini tentu menjadi perhatian. Ketika anggaran untuk kegiatan internal cukup besar, sektor media justru mendapat porsi yang relatif kecil,” katanya.
Ia menilai, kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan di kalangan insan pers, terutama dalam hal akses terhadap kerja sama dan dukungan pemerintah daerah.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya alokasi hibah untuk organisasi pers. Dari sejumlah organisasi yang ada, hanya sebagian kecil yang menerima bantuan, sehingga dinilai belum mencerminkan prinsip pemerataan.
“Pemerintah daerah perlu lebih transparan dan adil dalam mendistribusikan anggaran, agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara pelaku media,” tegasnya.
Sebagai mitra strategis pemerintah, lanjutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan, edukasi publik, serta mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada masyarakat.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan media, sehingga tercipta ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat.
“Jika media diperkuat, maka kualitas informasi publik juga akan meningkat. Ini penting bagi kemajuan daerah,” pungkasnya.
