Kasus DBD Turun, Dinkes Bandar Lampung Gelar Fogging Serentak di 20 Kecamatan

PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Pemerintah Kota Bandar Lampung terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), terutama di awal musim hujan yang sering menjadi puncak perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melaksanakan fogging serentak di seluruh wilayah endemik, yang digelar bersama masyarakat serta kader kesehatan lingkungan.

Upaya fogging dilakukan tidak hanya untuk membunuh nyamuk dewasa, namun juga dibarengi dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai kunci utama pemutusan siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Warga diarahkan untuk membersihkan lingkungan rumah, menutup tempat penampungan air, dan menguras bak mandi secara berkala.

Berdasarkan data Dinkes Kota Bandar Lampung, sejak Januari hingga November 2025 tercatat lebih dari 300 kasus DBD di seluruh wilayah kota. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun penyebaran kasus masih terjadi di 20 kecamatan. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori endemik DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad, mengatakan bahwa kondisi geografis dan kepadatan penduduk membuat 60 persen area kota sangat rentan terhadap penyebaran DBD. Untuk itu, pihaknya melakukan langkah agresif dengan melakukan fogging serentak yang dimulai sejak hari Senin dan dikoordinasikan oleh setiap puskesmas.

Selain fogging, Muhtadi menjelaskan bahwa program penaburan bubuk abate ke penampungan air masyarakat juga terus dilakukan sebagai langkah preventif. Ia menegaskan bahwa fogging hanyalah penanganan jangka pendek, sementara PSN adalah upaya jangka panjang yang paling efektif untuk menekan jumlah kasus.

Muhtadi menambahkan bahwa kasus DBD di Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan sejak tahun 2022, ketika jumlah kasus pernah mencapai lebih dari seribu kasus. Penurunan signifikan ini disebut sebagai hasil kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *