Portalberitalampungcom, Bandar Lampung (SMSI) – Perdebatan seputar keberadaan SMA Siger di Kota Bandar Lampung kembali menguat. Kali ini, sorotan datang dari kalangan akademisi yang menilai pemerintah daerah belum menyentuh akar persoalan terkait legalitas dan tata kelola sekolah tersebut.
Dosen Universitas Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menyatakan bahwa reaksi emosional kepala daerah tidak dapat dijadikan jawaban atas problem administratif yang sejak awal dipertanyakan publik. Ia menegaskan, polemik SMA Siger menuntut penjelasan rasional dan terbuka, bukan sekadar pernyataan empatik.
Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, sempat menunjukkan respons emosional saat menanggapi kritik terhadap SMA Siger. Dalam kesempatan itu, Eva menegaskan bahwa program tersebut dilandasi niat membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Namun bagi Vincensius, penekanan pada niat baik justru berpotensi mengaburkan persoalan mendasar. Ia menilai, kebijakan publik tidak bisa berdiri hanya di atas klaim moral tanpa fondasi prosedural yang jelas.
“Niat baik tidak otomatis membenarkan pelanggaran tata kelola. Kebijakan pendidikan harus tunduk pada aturan, bukan perasaan,” ujar Vincensius saat diwawancarai, Senin (26/1/2026).
Ia menyoroti minimnya informasi yang disampaikan kepada publik terkait proses perizinan SMA Siger. Menurutnya, aktivitas belajar mengajar yang telah berjalan tanpa kejelasan status administratif mencerminkan lemahnya komitmen terhadap prinsip transparansi.
Vincensius juga mempertanyakan siapa otoritas utama dalam pengambilan keputusan serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dijalankan. Ketidakjelasan itu, kata dia, menciptakan ruang abu-abu yang berisiko merugikan siswa dan orang tua.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka pada programnya. Ini soal kejelasan hukum dan akuntabilitas. Tanpa itu, kebijakan berubah menjadi eksperimen berbahaya,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap tertutup pemerintah justru memperbesar kecurigaan publik. Selama data dan proses tidak dipaparkan secara terbuka, SMA Siger akan terus dipandang sebagai kebijakan yang dipaksakan, bukan solusi pendidikan yang matang secara institusional.
Menurutnya, dialog publik merupakan langkah paling masuk akal untuk meredakan polemik. Keterbukaan informasi, kata dia, adalah indikator kedewasaan demokrasi di tingkat lokal.
“Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah. Justru sebaliknya, itu menunjukkan kemampuan daerah mengelola kebijakan secara bertanggung jawab,” pungkas Vincensius.(*)
