PORTALBERITALAMPUNG.COM, BANDAR LAMPUNG (SMSI) – Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mencatat sekitar 200 koperasi di wilayah setempat saat ini tidak aktif dan diduga sudah tidak menjalankan kegiatan usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan jumlah koperasi aktif mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Saat ini yang tercatat sebagai koperasi aktif sebanyak 316 dari sekitar 500 koperasi. Jumlah tersebut terdiri dari 190 koperasi konvensional dan 126 Koperasi Merah Putih,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Meski demikian, pihaknya belum secara resmi membubarkan koperasi yang tidak aktif tersebut. Diskop UKM baru sebatas mengajukan usulan pembubaran, khususnya bagi koperasi yang sudah lama tidak beroperasi.
“Usulan pembubaran diajukan apabila koperasi tersebut memang sudah tidak menjalankan kegiatan dalam waktu lama,” jelasnya.
Sementara itu, terhadap koperasi yang masih aktif, pemerintah terus melakukan pembinaan dan pendampingan, termasuk evaluasi rutin setiap tahun untuk menentukan kategori koperasi sehat dan koperasi berprestasi.
Selain fokus pada koperasi, Diskop UKM juga aktif mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui bantuan pembuatan kemasan produk.
Program tersebut bahkan sempat digratiskan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, bagi puluhan pelaku UMKM yang mendaftar lebih awal.
“Tujuannya untuk membantu UMKM pemula agar memiliki kemasan yang lebih baik dan meningkatkan nilai jual produk,” tambah Riana.
Hingga saat ini, sebanyak 51 pelaku UMKM telah memanfaatkan layanan tersebut. Menariknya, pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha pemula dengan melayani pemesanan kemasan dalam jumlah kecil.
Adapun syaratnya, pelaku UMKM harus merupakan warga Kota Bandar Lampung, memiliki usaha aktif, serta perizinan yang jelas.
Melalui berbagai program ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap koperasi dan UMKM dapat terus berkembang sebagai penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
